Jakarta l Badilag.net

Meski sempat menghadapi berbagai kendala, akhirnya Badilag sukses menyelenggarakan diskusi hukum putaran IV yang mengusung tema “Menakar Kepercayaan Publik terhadap Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah”.

Kesuksesan diskusi yang berlangsung di ruang rapat utama Badilag di lantai 6 Gedung Sekretariat MA pada Senin (10/6/2014) itu dapat dilihat dari hadirnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Ph.D selaku narasumber.

Menghadirkan Muliaman sebagai narasumber diskusi bukan perkara gampang. Sejak Maret lalu, Badilag sudah mulai ambil ancang-ancang, namun setelah melakukan serangkaian koordinasi, baru kemarin dapat menghadirkan orang nomor satu di OJK itu.

 

“Diskusi seharusnya tiap tiga bulan. Pada awalnya akan kami selenggarakan pada bulan Maret, tapi kami tunggu waktu yang pas. Karena itu, terima kasih tak terhingga, karena kami tahu betul betapa sibuknya Pak Muliaman,” kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Jumlah dan beragamnya peserta diskusi juga jadi ukuran kesuksesan acara ini. Dengan adanya perubahan jadwal yang mendadak, pihak panitia sempat kuatir jumlah peserta diskusi ini akan menyusut. Semula diskusi hendak diselenggarakan pada 10 Juni tapi dimajukan menjadi 9 Juni guna menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Ketua OJK. Ternyata kekuatiran pihak panitia tak terbukti.

Meski Ketua Kamar Agama Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. berhalangan hadir, namun dua hakim agung dari Kamar Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, mengikuti acara ini.

Sejumlah Ketua PTA dan Ketua PA juga jadi peserta diskusi. Mereka berbaur dengan puluhan hakim dari berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah peserta diskusi tidak kurang dari 100 orang.

Hakim-hakim perempuan juga turut mewarnai diskusi ini. Mereka ada yang masih berstatus hakim biasa, namun ada juga yang sudah jadi Ketua PA dan Wakil Ketua PTA.

Kesuksesan utama diskusi kali ini tampak dari aktifnya para peserta diskusi melontarkan pertanyaan dan menyampaikan gagasan ketika sesi tanya-jawab dibuka oleh Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.—hakim tinggi PTA Jakarta yang jadi moderator pada diskusi babak pertama.

Pertanyaan yang mereka ajukan bermacam-macam, mulai dari wewenang OJK, klausul baku dalam akad syariah, hingga ekskusi saham syariah dalam sengketa harta gono-gini.

Kesuksesan lain acara ini tampak dari antusiasme para peserta mengikuti diskusi babak kedua yang diisi dengan berbagi pengalaman mengenai penanganan sengketa ekonomi syariah.

“Kita di sini tidak sedang mencari solusi, tapi memetakan persoalan-persoalan nyata yang kita hadapi di lapangan ketika menangani sengketa ekonomi syariah,” kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., yang memimpin diskusi babak kedua.

Beragam problematika penanganan sengketa ekonomi syariah disampaikan oleh para peserta diskusi. Di antaranya ialah mengenai tapal batas perkara PMH dan wanprestasi, perbedaan akad dan pra-akad beserta konsekwensinya, multi akad antara wakalah, murabahah dan qard, eksekusi hak tanggungan, penjadwalan ulang hutang oleh mudharib sebelum eksekusi, dan tikungan-tikungan dalam praktik bisnis syariah yang tidak bisa dijumpai di text book.

[teks: hermansyah l foto: ridwan anwar]

 

Diskusi hukum, Badilag

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

4 5 9 8 4
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
40
84
45984
0
4992
7100
45984
IP Anda : 54.167.18.170
2018-11-21 06:17