PERMINTAAN DOKUMEN DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.73/HK.00.01/03/2019 perihal SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB Nomor B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada 16 Ketua Pengadilan Negeri (terlampir) untuk memberikan data pendukung pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas:

1. Laporan MPZI pengadilan Negeri

2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja pengadilan

3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI

4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM pada pengadilan, dan

5. Laporan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dokumen-dokumen di atas akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian dan batas akhir penyampaiannya adalah 13 Mei 2019. (Humas)


Dokumen

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

7 4 3 8 1
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
132
185
74381
0
7702
8056
74381
IP Anda : 3.208.22.127
2019-05-22 13:53