Tahuna l pa-tahuna.go.id
Rabu, 14/07/2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2021. Pengadilan Agama Tahuna yang termasuk dalam wilayah Sulawesi Utara turut menghadiri kegiatan workshop secara daring melalui media Zoom.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani dalam sambutannya berharap kepada narasumber, untuk dapat memberikan update terkini seputar akuntansi dan pelaporan keuangan 2021, serta berharap para peserta mendapatkan pencerahan bagaimana mengimplementasikan aplikasi persediaan dengan metode FIFO (First In First Out), aplikasi BMN dan aplikasi SAIB yang sudah memasuki tahun terakhir digunakan sebelum menggunakan aplikasi SAKTI web base yang akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pada tahun 2022.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Wiwin Istanti yang turut hadir sebagai keynote speach berharap dengan dilaksanakan workshop dapat memperoleh berbagai saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyempurnaan peraturann, kebijakan dan aplikasi pelaporan sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna.
Berlanjut dengan pemaparan dari Kasubdit Sistem Akuntansi, Rahmat Mulyono dengan materi lesson learned penyusunan LKKL 202 dan permohonan penyusunan LKKL 2021, potret temuan LKKL tahun 2020, update kebijakan akutansi 2021, persiapan migrasi roll out SAKTI web full module, pelaporan PC PEN 2021 dan rekonsiliasi eksternal 2021 dan potret pelaksanaan rekonsialiasi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021.
 |
 |
Tak habis disitu Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi, Hesti Pratiwi pun memberikan pemaparan mengenai update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan versi 21.0.0.0 dan dilanjutkan dengan pemaparan update aplikasi SAIBA versi 21.0.0 dan kebijakan rekonsiliasi semester I tahun anggaran 2021 oleh Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat, Syaripudin. (ARSW)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
